Kabar terbaru datang dari Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi yang menuturkan sudah mengeluarkan peraturan baru mengenai penyelenggaraan taksi daring basis aplikasi lewat rancangan revisi Peraturan Menteri No 26 Tahun 2016. Pada rancangan Revisi PM 26 Tahun 2017 terkait Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tak Dalam Trayek, terdapat beberapa hal yang ditambahkan termasuk kewajiban memiliki asuransi yang harus dimiliki oleh perusahaan penyelenggaraan taksi daring.

Rumusan Revisi PM 26 Tahun 2017 melingkupi Tarif, Argometer Taksi, Kuota/Perencanaan Kebutuhan, Wilayah Operasi, BPKB, Minimal 5 Kendaraan, domisili TNKB, SRUT, Peran Aplikator, dan Kendaraan Bermotor. Menhub mengungkapkan bahwa aturan tambahan yaitu perusahaan penyelenggara angkutan khusus atau taksi daring harus mempunyai asuransi supaya menjamin keselamatan untuk para penumpangnya.

Bukan hanya itu, pengemudi taksi daring harus memiliki SIM A berdasarkan golongan bukan SIM A pribadi. Ditambahkan pula kewajiban perusahaan aplikasi untuk memberikan akses digital dashboard pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepala BPTJ, Dirjen Perhubungan Darat, atau Gubernur berdasarkan kewenangannya.

Revisi PM 26 Tahun 2017 itu kabarnya akan diberlakukan efektif per tanggal 1 November 2017. Sebelumnya Kemenhub sudah melakukan diskusi pada semua pihak diantaranya FGD di Jakarta, Makassar, dan Surabaya, serta uji publik yang dilakukan di Batam dan Jakarta. Kedepannya, Kemenhub bakal  melakukan diskusi publik lagi di lima kota.

 
Keywords : startup,regulasi taksi online,taksi online